3 Maret 2010 M / 17 Rabi’ul Awwal 1431 H

ANEH,,,

itu kata yang terbersit pertama kali ketika kemaren aku melihat para anggota DPR melakukan voting untuk pemilihan OPSI yang ditawarkan pansus hak angket atas kasus Bank Century. Bagaimana tidak, suatu kebenaran bukan dinilai dari itu memang benar atau tidak, namun dinilai berdasarkan jumlah orang yang menganggap itu benar atau salah, aneh tidak.

Awalnya aku mengira saat pansus dibentuk untuk mengusut skandal kasus Bank Century ini adalah benar-benar menguak kasus sebenarnya, yang salah ya dibilang salah, yang benar ya harus dibela. Namun apa lacur, ternyata dugaanku tidaklah tepat sasaran. Pandangan akhir menyatakan kalau pansus ternyata menilai benar atau tidak berdasarkan suara tiap fraksi!

Sebagai analogi, misalkan ada orang yang mencuri uang di masjid, katakanlah, kemudian maling itu akan diadili karena kesalahannya. Namun kemudian penegak hukum mengumpulkan orang-orang disekitar masjid untuk berrembuk, ni maling sebenarnya salah apa tidak. Ada tujuh orang menganggap maling ini salah, sedang sembilan orang berkata tidak, maka sesuai dengan jumlah suara terbanyak, maka si maling diputuskan tidak berasalah! Apakah begitu hukum di Indonesia?

Kebenaran hakiki sekarang ini sulit untuk diraih, bahkan kalau kita melihat sepak terjang pansus, kebenaran hanyalah seperti proses tawar-menawar. Bila si penawar mampu mempengaruhi si penjual untuk menurunkan harganya, maka deal akan terjadi. Begitu pula di sono. Lobby-lobby politik digerilyakan di sana-sini. Hal yang menjadi pikiran aku selama ini adalah, berarti kebenaran bisa digoyang dong, yang benar bisa jadi salah, dan yang salah bisa jadi benar, tergantung bagaimana teknik orang tersebut mempengaruhi si pengambil keputusan.

Kalau emang salah, ya katakanlah salah, jangan dibela-bela dengan mencari justifikasi yang aneh-aneh. Namun kalau emang benar, ya dibela mati-matian harusnya, jangan dicari-cari kesalahan yang memang tidak dilakukan. Yang terjadi sekarang adalah kebenaran itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Kalau menurut saya benar ya benar. Eh, tidak, menurut saya itu salah. Alah, daripada kita ribut sendiri menentukan benar atau salah, mending kita kumpulkan orang ramai-ramai lalu berhitung jumlah mana yang banyak, “si pembela kebenaran” atau “si pencari kesalahan”. Apa kaya itu hukum yang sudah dibumbui politik…?

Aku memang bukan sarjana ilmu politik, bukan pula pengamat hukum, apalagi pakar ekonomi. Namun dari kacamata sebagai orang awam, sekarang yang terjadi adalah ketidakpercayaan akan adanya kebenaran yang hakiki. Lha wong kebenaran dan kesalahan sekarang bisa dinegosiasikan koq,.

So,, di manakah engkau Sang Kebenarang Hakiki…?