T

idak terlalu salah bila ada yang mengatakan bahwa bangsa kita sedang menderita sakit. Paling tidak sakit pada dimensi mental atau moralnya. Kalau orang sudah sungsang balik melihat norma baik dan buruk yang selama ini dihormati—bahkan menjadi pedoman masyarakat—apa bukan sakit namanya? Boleh jadi yang bersangkutan sendiri tidak merasakan, sebab sedang “menikmati” sakitnya itu.

Menurut Webster’s Dictionary, moral adalah standar untuk menilai baik dan buruk dalam kehidupan di masyarakat. Banyak bahkan amat banyak persoalan bangsa yang digiring ke “kombong kontroversial” pascareformasi akibat sakitnya bangsa yang berkepanjangan. Salah satunya adalah penilaian atas UU tentang Pornografi yang baru disahkan DPR RI.

Rapat paripurna DPR RI hari Kamis, 30 November 2008 lalu telah mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang tentang Pornografi (UUP). UU tersebut terdiri dari 8 Bab 44 pasal berikut pasal-pasal penjelasannya. Pada awalnya RUU ini bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun karena beberapa pertimbangan dan masukan-masukan yang ada, antara lain untuk memenuhi aspirasi masyarakat, maka saat disahkan RUU tersebut berubah menjadi Undang-Undang tentang Pornografi (UUP).

Betapa panjang perjalanan waktu UUP tersebut sejak DPR mengambil usul inisiatif, dapat kita simak lika-likunya. Ketika Presiden BJ Habibie naik tahta tahun 1998, RUU APP—saat itu—disampaikan ke DPR RI bersama Ampres (Amanat Presiden) untuk dibahas menjadi UU. Hingga melewati dua presiden (Gus Dur dan Megawati) RUU tersebut belum tersentuh sebagai prioritas. Pada zaman Presiden SBY, semua RUU baik yang datang dari DPR maupun yang datang dari Pemerintah semua diteliti kembali. Ketemulah RUU APP yang selanjutnya diproses sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga total waktu sampai disahkannya menjadi undang-undang memakan waktu selama sepuluh tahun!

Bila kita kalkulasi sejak dalam proses, maka akan kita temukan antara yang mendukung dan menolak RUU APP yang akhirnya berubah menjadi RUUP itu jauh sekali bedanya. Menurut salah seorang anggota Panmus (Panitia Musyawarah) RUU, H. Sulaiman Fadeli, antara yang mendukung dan menolak RUU APP adalah 90 % berbanding 10 % yang menolak. Sekalipun demikian, kelompok yang menolak itu dalam pemberitaan yang di-blow up sedemikian rupa oleh media massa. Sedang pihak yang medukung beritanya biasa-biasa saja, tidak di-blow up. Mengapa yang terjadi demikian? Kata pak Leman—mantan wartawan di Surabaya—karena yang namanya insan pers dan sebagian penerbitan adalah termasuk kelompok yang menolak RUU tersebut.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang menolak UUP adalah media massa, dunia hiburan termasuk seniman, dan para aktifis gerakan perempuan sekuler. Jadi jangan heran bila kelompok aktifis perempuan ternyata ada oknum-oknum dari Fatayat NU dan Muslimat NU. Dalih mereka mungkin ingin mewujudkan demokrasi dan kebebasan. Syukurlah PBNU dalam surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2006 mendukung disahkannya UU Pornografi. Hal serupa juga dilakukan oleh PP Muhammadiyah. Dukungan secara resmi juga datang dari PP Muslimat NU dan PP Fatayat NU. Ternyata bila dirunut lebih jauh soalnya bukan terletak pada perbedaan pendapat, tetapi lebih berujung pada kemungkinan terjadinya “beda pendapatan” mata pencaharian mereka sehari-hari. Lebih-lebih pada dunia hiburan.

no-porn-4801

Kita menjadi heran pada saudara-saudara kita yang menolak disahkannya UUP itu, mengingat betapa luhur dan mulianya maksud dan tujuan UU tersebut. Dalam hal ini kita jadi bertanya-tanya:

Pertama, apakah hati nurani mereka benar-benar rela mempertaruh-kan masa depan bangsa dan generasi muda kita? Padahal kita semua pasti mendambakan agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi bangsa andalan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Kedua, jangan lupa, sekarang ini saja anak-anak usia SD sudah berani memperkosa teman sekelasnya gara-gara ingin mempraktikkan apa yang ditonton di film porno (BF). Na’udzubillah. Bisa dibayangkan bila tidak ada aturan yang membentengi mereka tentang pornografi, pasti sekian tahun lagi akan semakin parah. Orang telanjang di depan umum pun dianggap hal yang biasa dan wajar. Harus kita hindari datangnya bencana itu.

Itulah sebabnya maka kita mendukung sinyalemen yang pernah dilontarkan K.H. Ma’ruf Amin dari MUI yang menyatakan bahwa tindakan penolakan pembentukan UUP itu merupakan tindakan yang tidak wajar. Sebab langkah seperti itu sama halnya membiarkan bangsa ini menganut kebebasan tanpa batas yang amat riskan. Begitu kata K.H. Ma’ruf yang ditugasi MUI sebagai Ketua Tim Pengawal dan advokasi hingga disahkannya UU Pornografi.

Bagi kita untuk mengetahui dan merasakan dampak negatif dari pornografi/pornoaksi tidaklah perlu menjadi fundamentalis atau ekstrimis. Namun cukup menjadi pribadi yang saleh dan bertanggung jawab atas pergaulan diri kita sendir sebagai pemuda. Atau bila sudah berkeluarga, kita juga wajib bertanggung jawab atas pergaulan anak-anak dan keluarga kita.

Kini Undang-Undang tentang Pornografi telah disahkan oleh DPR RI. Mari kita kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Kita semua tahu dan berkeyakinan bahwa tidak ada satu agama pun yang mentolerir pronografi dan pornoaksi. Kemudian janganlah kita mengingkari ajaran agama kita sendiri hanya untuk menuruti penetrasi budaya global yang negatif, betapa pun atas nama demokrasi. Sebab demokrasi pun bukanlah sesuatu yang bebas nilai atau menghalalkan kebebasan destruktif. Penertiban terhadap pornografi/pornoaksi guna menjamin kepribadian nasional adalah kewajiban Negara (pemerintah) yang harus dipandang sebagai sebuah regulasi bukan restriksi (tekanan). Karena itu, mari Bismillah jangan ragu, kita Emoh menjadi bangsa porno.

ulkhaq_redsfans@yahoo.co.id

https://languageaholic.wordpress.com